Kemunduran Demokrasi di Indonesia, Begini Gejala-gejalanya

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menilai, kualitas demokrasi di dalam negeri saat ini semakin menurun. Salah satunya karena adanya gejala-gejala seperti timokrasi.

Timokrasi merupakan salah satu model pemerintahan di mana kehormatan dan kemuliaan pemimpin yang menjadi ukuran di sistem tersebut. Jadi, negara akan dipimpin oleh orang yang dianggap punya hal itu. Tak lagi berdasar keturunan, kekuasaan, atau pemberian hak istimewa.

"Akhir-akhir ini muncul gejala yang jarang kita kenal tapi sudah ada di pemerintahan, ada timokrasi. Timokrasi itu adalah negara yang para pemimpinnya itu suka dipuji-puji, paling suka disanjung-sanjung, pemimpin yang narsis, narsis menyebut-nyebut keberhasilannya sendiri," ujar Mu'ti dalam diskusi bertajuk 'Telaah Kritis Usul Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden', Rabu (9/3/2022) secara daring.

Di sisi lain, ia juga menyoroti gejala lainnya seperti pemimpin kekinian yang lebih banyak melakukan typo-typo, maksudnya pemimpin tersebut mengatakan sesuatu tapi kemudian diralat.

"Yang sekarang ini terjadi adalah gejala tipokrasi, typo itu kalau kita nulis salah-salah itu, jadi suatu pemerintahan di mana pemimpinnya suka typo-typo aja, tipu-tipu, yang kemudian diralat, saya maunya begini kok kemudian diralat," ungkapnya.

Selain itu, Mu'ti melihat saat ini pun muncul gejala plutokrasi, serupa dengan yang terjadi pada masa orde baru.

"Sekarang istilah-istilah lain mulai mengemuka, misalnya di akhir Orde Baru itu mengemuka Plutokrasi di mana kelompok elite yang sangat berkuasa itu adalah mereka yang memiliki finansial yang luar biasa dan kita mengalami masa-masa itu. Tapi sepertinya plutokrasi itu masih juga terjadi," jelasnya.

Lebih lanjut, Mu'ti menyinggung gejala kleptokrasi di Tanah Air. Ia melihat di mana korupsi itu merajalela bahkan sampai bisa dianggap menjadi budaya.

"Ini kan kita melihat korupsi di Indonesia tidak mengalami penurunan yang signifikan sebagai bagian dari ciri sebuah negara yang demokrasinya bagus," sebutnya.

Menurut Mu'ti, cita-cita Indonesia memiliki pemerintahan yang bersih atau clean goverment nampaknya belum terwujud.

"Karena teorinya jika demokrasi disertai dengan nilai akan terjadi meritokrasi kemudian ada tentu saja ada faktor-faktor kita memiliki clean goverment dan quick qoverment, ternyata kan itu belum menjadi realitas di negara kita," tegasnya.