Menhaj Dorong Reformasi Total Layanan Haji dan Umrah, Fokus pada Kualitas Pelayanan

TVMU.TV - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Menhaj RI), Moch. Irfan Yusuf, menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah harus diwujudkan melalui tata kelola yang terintegrasi, transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan jemaah.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka International Islamic Expo (IIE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (26/6/2026). Menurut Irfan, reformasi haji tidak boleh berhenti pada pembentukan institusi baru, tetapi harus menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Transformasi haji dan umrah tidak boleh berhenti pada seremoni. Transformasi harus hadir dalam sistem, regulasi, data, standar pelayanan, dan pengawasan agar setiap jemaah merasakan pelayanan yang semakin baik,” ujar Menhaj.

Ia menjelaskan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kehadiran kementerian tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, serta mengintegrasikan data, sumber daya manusia, aset, dan sistem layanan secara lebih efektif.

Menurut Irfan, transformasi yang tengah dijalankan pemerintah diarahkan pada tiga sasaran utama, yakni keberhasilan pelaksanaan ibadah (sukses ritual), penguatan ekosistem ekonomi haji, serta pembangunan keadaban dan peradaban melalui penyelenggaraan haji yang berkualitas.

Pengalaman penyelenggaraan Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi yang melayani sebanyak 203.149 jemaah Indonesia dalam 527 kelompok terbang (kloter), kata dia, menjadi modal penting untuk melakukan berbagai perbaikan pada musim haji mendatang.

Ke depan, Kementerian Haji dan Umrah akan memprioritaskan sejumlah agenda strategis, mulai dari percepatan penerbitan visa melalui integrasi data, digitalisasi layanan, peningkatan standar asrama haji, penguatan pengawasan penyelenggara, hingga penyediaan layanan yang lebih ramah bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok berisiko tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Irfan menilai penyelenggaraan IIE 2026 menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan mitra internasional dalam membangun ekosistem haji dan umrah yang berkelanjutan.

Pameran yang berlangsung pada 26–28 Juni 2026 itu diikuti lebih dari 100 peserta pameran, sekitar 3.000 pembeli (buyer), serta delegasi dari 16 negara. Forum tersebut menjadi ruang kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan sekaligus pengembangan industri pendukung haji dan umrah nasional.

“IIE 2026 harus menjadi momentum konsolidasi besar. Kita ingin ekosistem haji dan umrah memberikan manfaat yang lebih luas. Jemaah memperoleh pelayanan terbaik, penyelenggara semakin profesional, pelaku usaha nasional tumbuh, dan tata kelolanya semakin transparan serta akuntabel. Itulah arah transformasi yang sedang kita bangun,” pungkas Menhaj.

Transformasi yang sedang dijalankan pemerintah diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan ibadah, tetapi juga memperkuat kontribusi sektor haji dan umrah terhadap perekonomian nasional melalui tata kelola yang modern, efisien, dan berkelanjutan.