Muhammadiyah-KLH Sepakat Gandeng Pendekatan Taubat Ekologis untuk Usung Paradigma Membangun Tanpa Merusak

Muhammadiyah-KLH Sepakat Gandeng Pendekatan Taubat Ekologis untuk Usung Paradigma Membangun Tanpa Merusak
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menerima kunjungan silaturahmi Menteri Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat di Aula Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Jumat (30/10). Foto: Istimewa.

TVMU.TV -Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima kunjungan silaturahmi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Republik Indonesia (RI) di Aula Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Jumat (30/10).

Pertemuan strategis ini mempertemukan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dengan jajaran KLH untuk memperkuat kolaborasi penyelamatan lingkungan berbasis teologi, pendidikan, hingga aksi nyata konservasi.

Dalam pertemuan tersebut, Haedar Nashir memaparkan sejumlah gagasan penting, mulai dari redefinisi pengelolaan sampah, gerakan penyelamatan hutan, hingga pentingnya komitmen nasional terhadap pembangunan berwawasan lingkungan.

Haedar menegaskan, program lingkungan hidup yang digarap Muhammadiyah tidak sekadar berfokus pada pemeliharaan fisik semata, melainkan juga menyentuh ranah edukasi praktis dan spiritual.

Ia menyambut baik gagasan "Taubat Ekologis" yang diusung Menteri Lingkungan Hidup RI, Moh. Jumhur Hidayat, sebagai pendekatan ekoteologi yang komprehensif.

“Jadi ini bukan hanya pemeliharaan tapi juga advokasi. Bahkan ada program tobat ekologis yang saya yakin itu ada aspek teologisnya,” ujar Haedar.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Haedar menjelaskan mengenai gerakan Wakaf Hutan yang kian masif di internal persyarikatan. Melalui program ini, Muhammadiyah memanfaatkan aset lahan kosong dan tanah wakaf untuk ditanami kembali sebagai langkah konkret konservasi lingkungan.

Selain aksi konservasi, Haedar juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam merangkul publik sekaligus melakukan penegakan hukum lingkungan secara objektif dan berhati-hati. Menurutnya, kontrol publik sangat krusial untuk mengawasi kepatuhan korporasi terhadap aturan yang berlaku.

“Kalau memang itu tindakan-tindakan kriminal dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu, itu seharusnya urusan pidana yang harus teratasi. Tapi jika menyangkut habit penduduk setempat yang biasa bakar lahan karena keterbatasan teknologi, ya ini menjadi problem yang harus bisa kita pecahkan bersama,” tegas Haedar.

Pada akhir pertemuan, Haedar menekankan urgensi kesepakatan paradigma dasar bagi seluruh elemen bangsa, yakni “Membangun Tanpa Merusak”.

Ia menilai prinsip tersebut sangat sejalan dengan konsep Ihsan dalam Islam, di mana masyarakat tidak boleh terjebak dalam romantisme lingkungan ekstrem yang melarang pemanfaatan alam secara mutlak. Sebaliknya, masyarakat perlu diberdayakan untuk mengelola alam secara bertanggung jawab demi kesejahteraan bersama.

Haedar juga mengingatkan agar Indonesia tidak sekadar menyalin model pembangunan luar negeri secara mentah-mentah, melainkan percaya diri pada kekuatan institusi dan masyarakat lokal, merujuk pada pemikiran dalam buku Why Nations Fail karya James Robinson.

“Dan jangan jatuh dari mulut harimau ke mulut buaya. Intinya nafsu-nafsu yang merusak kita tidak menghendaki itu,” pungkasnya.

Pertemuan penting ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan pusat, di antaranya Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto dan Agus Taufiqurrahman, Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti, Bendahara Umum PP Pemuda Muhammadiyah Machendra Setyo Atmaja, serta delegasi resmi dari KLH RI.