Pakar Soroti Ancaman Krisis Multidimensi Global

TVMU.TV - Di tengah meningkatnya eskalasi krisis multidimensi global yang mencakup dimensi geopolitik, ekonomi, hingga kerawanan lingkungan, kalangan akademisi dan pegiat kemanusiaan mendesak pentingnya penguatan kesiapsiagaan masyarakat, literasi digital, serta solidaritas sosial lintas sektor.

Urgensi mitigasi dan adaptasi menghadapi ancaman global tersebut dibahas secara mendalam dalam program bincang-bincang Ruang Publik TVMu bertajuk Dunia di Ambang Krisis Multidimensi yang disiarkan pada Sabtu (7/11/2026).

Diskusi strategis ini menghadirkan Direktur Eksekutif Maarif Institute Andar Nubowo, kandidat doktor University of Edinburgh Hasan Arif Effendi, serta mantan Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Jepang Muhammad Firdaus. Pandangan komprehensif turut disampaikan oleh Dewan Pakar MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rahmawati Husein.

Pentingnya kesiapsiagaan mandiri tercermin dari kebijakan di berbagai negara maju yang mulai mengedukasi warga untuk menyiapkan kebutuhan darurat selama 72 jam pertama (72-hour emergency kit). Bekal tersebut mencakup pasokan air bersih, makanan instan, sarana komunikasi, hingga pengetahuan evakuasi menghadapi potensi cuaca ekstrem atau gangguan infrastruktur kritis.

Hasan Arif Effendi, yang mengamati dinamika di Inggris, mengungkapkan bahwa pemerintah setempat secara aktif mengampanyekan mitigasi mandiri guna mengantisipasi risiko pemadaman listrik, krisis pangan, maupun gangguan transportasi.

“Dengan 3 hari persiapan tas darurat itu, kita bisa tetap memperoleh nutrisi, tetap memperoleh air sambil menunggu bantuan yang datang,” jelas Hasan.

Selain ancaman fisik, Hasan juga mengingatkan bahaya disinformasi di ruang digital. Pengalaman kerusuhan sosial di Inggris akibat eskalasi kabar palsu menegaskan bahwa literasi digital, pemahaman algoritma media sosial, serta kemampuan memverifikasi informasi berbasis kecerdasan buatan menjadi instrumen pertahanan warga yang krusial.

Dari belahan Asia, Muhammad Firdaus memaparkan kultur kesiapsiagaan masyarakat Jepang yang telah terbangun secara sistematis melalui edukasi rutin dan simulasi evakuasi berkala. Pemerintah daerah di sana bahkan mendistribusikan ransum darurat ke tiap rumah tangga, sementara simulasi evakuasi gempa berskala besar rutin dijalankan di fasilitas publik maupun perkantoran.

“Simulasi evakuasi gempa bumi di tempat kerja mewajibkan pegawai turun dari lantai 29 menggunakan jalur evakuasi,” contoh Firdaus, seraya menyinggung tekanan geopolitik eksternal seperti uji coba rudal regional hingga subsidi energi yang digelontorkan pemerintah Jepang guna meredam inflasi.

Dari perspektif kebijakan publik, Andar Nubowo menekankan bahwa pemerintah Indonesia perlu memperkuat kapasitas negara dalam mengelola risiko krisis guna meredam potensi instabilitas sosial-politik. Penguatan keadilan distributif, penegakan prinsip kerakyatan, serta penghayatan nilai-nilai Pancasila dan semangat ta’awun (tolong-menolong) dinilai sebagai benteng kultural yang efektif.

Andar menambahkan bahwa ormas Islam seperti Muhammadiyah telah memiliki instrumen teologis dan sosiologis yang matang—mulai dari konsep Islam Berkemajuan, Fikih Kebinekaan, Fikih Kebencanaan, hingga Fikih Informasi—untuk merawat kohesi sosial.

Sementara itu, Rahmawati Husein menyoroti tingginya kerentanan kelompok marjinal, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta pekerja sektor informal, dalam menghadapi himpitan krisis yang terjadi secara simultan. Karena itu, paradigma penanggulangan bencana di tubuh Muhammadiyah terus didorong bergeser dari pola reaktif menuju penguatan ketangguhan akar rumput (community resilience).

Melalui inisiatif MDMC seperti Jamaah Tangguh Bencana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana, Muhammadiyah berupaya memposisikan masyarakat sebagai respons pertama (first responder) yang tanggap dan mandiri ketika darurat melanda.

“Setiap krisis, baik itu krisis kemanusiaan maupun bencana, masyarakatlah sebagai first responder, yaitu pihak yang pertama merespons,” pungkas Rahmawati.