Pemerataan Pendidikan Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

TVMU.TV - Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, persoalan ketimpangan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius. Pemerataan akses pendidikan dinilai menjadi fondasi penting untuk mewujudkan ambisi Indonesia masuk lima besar kekuatan ekonomi dunia.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Irwan Akib, mengatakan cita-cita besar tersebut harus dimulai dari persoalan paling mendasar, yakni memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan bermutu tanpa dibatasi kondisi geografis maupun sosial-ekonomi.

Menurut Irwan, luas wilayah Indonesia membuat pemerataan pendidikan menjadi tantangan tersendiri. Ketimpangan tersebut tidak hanya terlihat dari kondisi sekolah, tetapi juga akses terhadap infrastruktur pendukung, seperti jalan, jembatan, transportasi, serta infrastruktur digital.

“Namun di lapangan, narasi megah ini seketika runtuh menabrak tembok tebal ketimpangan wilayah,” tulis Irwan pada Selasa (11/8).

Ketimpangan itu, menurut Guru Besar Bidang Pendidikan Matematika tersebut, menjadi persoalan ketika pemerintah mendorong penguasaan teknologi seperti coding, robotika, hingga kecerdasan artifisial (AI). Pengembangan kompetensi tersebut membutuhkan ekosistem pendidikan yang mampu menopang seluruh peserta didik secara merata.

“Mendorong kurikulum berbasis STEM tanpa pemerataan infrastruktur digital dan fisik adalah ilusi yang berbahaya. Kebijakan ini justru berisiko memperlebar jurang pemisah,” ungkapnya.

Karena itu, Irwan mendorong koreksi terhadap distribusi akses pendidikan. Menurut dia, ambisi digitalisasi pendidikan tanpa pemerataan justru berpotensi menciptakan kesenjangan baru.

“Elit digital yang melesat ke masa depan, dan mayoritas marginal yang tertinggal di masa lalu,” imbuhnya.

STEM Harus Berjalan Bersama Humaniora

Selain persoalan pemerataan, Irwan mengingatkan agar pengembangan pendidikan berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM tidak mengesampingkan aspek kemanusiaan.

Menurutnya, pendidikan yang terlalu berorientasi pada kemampuan teknis dapat menghasilkan generasi yang unggul secara digital, tetapi kehilangan empati, etika, dan kepekaan sosial.

“Kita tidak sedang memesan generasi robot yang pintar secara logika namun miskin empati, buta etika, dan asing terhadap realitas sosial di sekitarnya. Teknologi tanpa kompas moral adalah distopia,” tuturnya.

Irwan menilai penguatan STEM perlu berjalan beriringan dengan ilmu sosial dan humaniora. Seni, sastra, sejarah, dan filsafat tetap diperlukan agar teknologi tidak hanya diarahkan untuk mengejar efisiensi industri, tetapi juga digunakan untuk menjawab persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dengan pendekatan tersebut, kecerdasan artifisial diharapkan tidak hanya menghasilkan inovasi teknologi, tetapi juga membantu generasi muda memahami dan merancang solusi atas persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Kesejahteraan Guru Tak Boleh Diabaikan

Persoalan pendidikan, lanjut Irwan, tidak berhenti pada ketimpangan antarwilayah. Kesejahteraan guru juga menjadi bagian penting yang menentukan kualitas pendidikan nasional.

“Sangat mustahil mengharapkan lahirnya generasi emas jika para arsitek peradaban ini terus diposisikan di margin kesejahteraan dan didera kecemasan esensial: bagaimana cara menyambung hidup esok hari,” ungkapnya.

Ia menyoroti masih adanya guru di sejumlah daerah yang menerima penghasilan sangat rendah. Dalam naskah yang disampaikannya, Irwan menyebut terdapat guru yang hanya memperoleh sekitar Rp500 ribu per bulan.

Namun, angka tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena kondisi pendapatan guru sangat beragam berdasarkan status kepegawaian, daerah, masa kerja, dan sumber pembiayaan. Karena itu, klaim tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai kondisi seluruh guru di Indonesia.

Irwan juga menyoroti beban administratif dan perubahan kurikulum yang harus dihadapi guru.

“Kita tidak bisa membangun menara ambisi Visi Indonesia Emas 2045 jika fondasi utamanya kesejahteraan dan kualitas guru dibiarkan rapuh dan keropos,” imbuhnya.

Pendidikan Bermutu untuk Semua

Meski demikian, Irwan mengapresiasi respons Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui program Pendidikan Bermutu untuk Semua. Ia menilai agenda pemerataan tersebut penting untuk menjawab kesenjangan pendidikan, meskipun implementasinya masih membutuhkan penguatan dan evaluasi berkelanjutan.

Menurut Irwan, momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia semestinya tidak berhenti pada perayaan seremonial. Hari kemerdekaan harus menjadi kesempatan untuk melihat kembali persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, termasuk ketimpangan pendidikan dan kesejahteraan guru.

Karena itu, pembangunan pendidikan perlu diarahkan pada pemerataan akses, peningkatan kualitas guru, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta pemanfaatan teknologi yang tetap berpijak pada nilai kemanusiaan.

Pada akhirnya, kata Irwan, cita-cita tentang kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran tidak cukup hanya menjadi narasi dalam pidato kenegaraan. Nilai tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang mampu memastikan setiap anak, di mana pun mereka berada, mendapatkan kesempatan pendidikan yang bermutu.