PP Muhammadiyah Lakukan Pertemuan dengan Imam Masjid Nabawi dan Duta Besar Arab Saudi

PP Muhammadiyah Lakukan Pertemuan dengan Imam Masjid Nabawi dan Duta Besar Arab Saudi
Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief didampingi Sekretaris PP Muhammadiyah Izzul Muslimin melakukan pertemuan dengan Imam Masjid Nabawi dan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (9/10). Foto: PP Muhammadiyah.

TVMU.TV - Mewakili Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir yang saat ini berhalangan hadir karena sakit, Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief didampingi Sekretaris PP Muhammadiyah Izzul Muslimin melakukan pertemuan dengan Imam Masjid Nabawi dan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (9/10).

Pada kesempatan itu, Hilman menjelaskan sejarah Muhammadiyah yang dimulai dari perjalanan KH Ahmad Dahlan, pendiri organisasi ini, yang mendapatkan inspirasi dari Makkah dan Madinah.

Ia juga menekankan komitmen Muhammadiyah dalam amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Selain itu, Hilman mengungkapkan rencana kunjungan kampus Muhammadiyah ke Mekkah dan Madinah. Dia berharap kunjungan ini dapat memperkuat kerjasama dengan universitas di Arab Saudi.

Kemudian, Hilman mengucapkan terima kasih kepada Raja MBS yang telah mengutus Imam Masjid Nabawi dan Duta Besar Arab Saudi ke Indonesia, serta melakukan banyak hal untuk negeri ini.

Sementara itu, Imam Masjid Nabawi menyampaikan doa untuk kesehatan Haedar Nasir dan memberikan penghormatan kepada KH Ahmad Dahlan atas jasa-jasanya dalam mendirikan Muhammadiyah.

Beliau pun menyatakan rasa hormatnya terhadap Muhammadiyah yang telah berperan aktif dalam dakwah pendidikan dan sosial, serta menegaskan kesiapan Masjid Nabawi untuk membuka peluang kerjasama dalam bidang dakwah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Pertemuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara Muhammadiyah dan lembaga-lembaga di Arab Saudi, demi kemajuan pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia.

Saksikan Dialektika 'Dari Forum Rektor Muhammadiyah untuk Pemerintah Baru'