Ridho Al Hamdi Dikukuhkan Jadi Guru Besar UMY, Soroti Disfungsi Partai Politik Global
Admin tvMu 
TVMU.TV - Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Ridho Al Hamdi, resmi dikukuhkan sebagai guru besar bidang partai politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Rabu (16/4/2026). Pengukuhan tersebut berlangsung dalam Rapat Senat Terbuka yang dihadiri sejumlah pimpinan Muhammadiyah dan tokoh nasional.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, yang hadir langsung dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi atas capaian akademik Ridho yang diraih di usia relatif muda, yakni 40 tahun.
“Saya ucapkan tahniah, selamat Guru Besar Profesor Ridho Al Hamdi, baik sebagai pribadi maupun Ketua Umum PP Muhammadiyah,” katanya.
Haedar mengungkapkan bahwa dirinya telah mengikuti perjalanan akademik Ridho sejak aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Ia menilai pencapaian ini menjadi inspirasi bagi kader Muhammadiyah lainnya untuk terus meningkatkan kualitas akademik hingga meraih jabatan profesor.
Selain itu, Haedar juga mengapresiasi UMY yang terus menambah jumlah guru besar sebagai bagian dari upaya menjadi perguruan tinggi unggul. Menurutnya, langkah tersebut perlu menjadi contoh bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) lainnya.
Dalam orasi ilmiahnya, Ridho Al Hamdi mengangkat tema “Dis(mal)Fungsi Partai Politik Tren Selatan Global dan Model Pelembagaan Sistem Kepartaian”. Ia menjelaskan konsep dis(mal)fungsi sebagai gabungan dari disfungsi dan malfungsi yang dapat terjadi secara terpisah maupun bersamaan dalam sistem kepartaian.
“Istilah Dis(mal)fungsi menunjukkan dua makna, yakni disfungsi dan malfungsi. Dua kata itu bisa terjadi secara terpisah, tetapi bisa terjadi bersamaan,” ujarnya.
Ridho menegaskan bahwa fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi tren di berbagai negara kawasan Selatan Global.
“Awalnya saya ingin menggunakan istilah ‘Third Wave’ yang dikenalkan Samuel P. Huntington, tetapi mengingat sarat akan kepentingan Barat yang diskriminatif, saya cenderung memilih istilah ‘Global South’ yang menggambarkan solidaritas dan kerja sama antara negara-negara tersebut dalam menghadapi tantangan global,” ungkapnya.
Menurutnya, dis(mal)fungsi partai politik menjadi tantangan serius bagi negara-negara demokrasi, khususnya di kawasan Selatan Global, termasuk Indonesia. Fenomena ini menunjukkan perlunya penguatan sistem kepartaian agar mampu menjalankan fungsi representasi dan artikulasi kepentingan publik secara optimal.
Pengukuhan ini sekaligus menegaskan kontribusi akademik Ridho Al Hamdi dalam kajian politik, khususnya terkait dinamika partai politik di tingkat global dan nasional.
