Haedar Nashir: Demonstrasi Perlu Dikawal dan Diwaspadai

TVMU.TV - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi perlu dikawal sudah sesuai konstitusi, dan diwaspadai agar aktor yang kerap menyusupkan subyektifitasnya sehingga merugikan banyak pihak.

Menurut dia, semua pihak memiliki pemahaman sama tentang penyampaian aspirasi itu. Namun demonstrasi dalam skala besar biasanya kerap berubah atau terbawa arus, bahkan mungkin juga ada kelompok berkepentingan lain sehingga melahirkan kerusuhan, kekerasan, hingga kematian jiwa.

“Pada titik ini sebenarnya kita bisa membedakan antara demonstrasi aksi yang tadi bersifat demokratis, dan mengikuti aturan-aturan regulasi dengan anarki,” kata Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Rabu (3/9).

Berkaca dari peristiwa demonstrasi besar yang terjadi beberapa waktu lalu, Haedar berharap seluruh elit di berbagai lembaga atau institusi dari pusat sampai daerah, termasuk masyarakat luas supaya mampu membedakan kejadian-kejadian tersebut, dan tidak mencampuradukan keduanya.

Haedar menilai, aksi yang demokratis sah dilakukan sesuai dengan aturan, akan tetapi juga dibersamai dengan kewaspadaan. Selain itu, jangan sampai penyampaian aspirasi melalui demonstrasi terpancing isu-isu dan provokasi oleh aktor yang membuat demonstrasi berubah anarki.

“Aktor-aktor berkepentingan itu biasanya selalu bersembunyi di balik peristiwa atau bersembunyi di balik layar gitu, kadang bisa diketahui sering banyak tidak diketahui. Dan ketika kita bicara soal ini, ini bukan ilusi. Memang selalu ada kepentingan-kepentingan yang bersembunyi di balik setiap peristiwa kerusuhan,” katanya.

DPR Perlu Transparan dengan Rakyat Luas

Terkait dengan penyebab aksi demonstrasi kemarin, Haedar meminta supaya DPR sebagai tempat berlabuhnya hasrat dan nasib rakyat tidak mengundang keresahan bagi rakyat. Menurutnya, etika DPR harus baik, jangan sampai melukai rakyat.

“Dalam konteks ini kita berharap ke depan, pertama bahwa DPR perlu transparan ketika berbicara tentang dirinya, termasuk soal gaji, tunjangan. Kan tidak ada salahnya ada transparansi agar rakyat dan publik tahu,” pesan Haedar Nashir.

Selain itu, transparansi juga diperlukan untuk proses legislasi, baik substansi maupun prosesnya. Sebab hal ini kerap memicu reaksi masa yang luas.

Ia juga berharap dari proses legislasi bisa melalui uji publik, sebab nanti dari peraturan itu akan mengatur hajat hidup publik.

“Kedua, ketika ada banyak aspirasi, bukan lagi otomatis. Itu wajib DPR mendengarkannya, karena apa? rakyat itu kan pemilik dan pemberi mandat. Ketika mereka memberi masukan dan ada keberatan, aspirasi itu harus didengar,” katanya.

Kemudian dari aspirasi itu dipilih bagian yang bisa diakomodasi dan tidak, dilanjutkan dengan penjelasan kepada publik. Dia berpendapat ruang tertutup yang menimbulkan sumbatan harus dibuka, sehingga tidak menimbulkan keresahan rakyat.

Sumbatan itu, menurut Haedar, kerap jadi penyebab munculnya reaksi keras dan kecewa. Dengan demikian, Guru Besar Ilmu Sosiologi ini berpesan supaya jangan sampai ada penyumbatan, jika masih ada segeralah dibuka sumbatan dalam saluran tersebut.

“Tidak perlu takut pada rakyat dan aspirasinya. Karena mereka kan yang memberi mandat kekuasaan, yang menitipkan amanah. Kenapa harus takut gitukan, juga kalau sesuatu itu benar kenapa mesti takut?,” jelas Haedar.

Akar Masalah di Rakyat Tidak Tunggal

Gerahnya rakyat ini tidak disebabkan oleh masalah tunggal, Haedar memandang setiap bangsa memiliki masalah di bidang politik, ekonomi, budaya, keagamaan, dan seterusnya. Namun memang bagi bangsa Indonesia, ekonomi menjadi masalah latennya.

Masalah lainnya adalah sumbatan demokrasi. Haedar memandang meski Indonesia menjadi negara demokratis namun tidak memiliki patokan. Indonesia masih membutuhkan proses konsolidasi demokrasi, sehingga bisa memastikan demokrasi berjalan baik dan benar serta membawa kemajuan bagi masyarakat.

“Demokrasi tidak untuk demokrasi. Demokrasi itu untuk juga kesejahteraan dan memberi ruang pada kemajuan masyarakat. Jadi bukan hanya memberi ruang orang untuk bicara leluasa, tapi juga harus bisa memajukan masyarakat,” ungkap Haedar.

Haedar melihat, bahwa sistem yang dijalankan di Indonesia masih dalam proses menuju mapan. Maka perlu untuk terus diperbaiki sehingga tidak ada celah yang bisa dimasuki untuk timbulnya sebuah masalah.

Selain itu, yang tak bisa dipungkiri adalah masalah kesenjangan yang dihadapi oleh bangsa ini. Di mana ada masyarakat kelas menengah ke bawa, bahkan ada yang miskin sekali. Namun sebagian kecil masyarakat punya segalanya. Kesenjangan ini menimbulkan kecemburuan, dan jadi pemicu terjadinya anarki.