Hajriyanto Thohari Sebut Konflik Timur Tengah Bukan Sekadar Politik, Tapi Soal Iman dan Kemanusiaan

TVMU.TV - Mantan Duta Besar (Dubes) RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y. Thohari, menegaskan bahwa konflik di Timur Tengah tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan politik, melainkan juga berkaitan erat dengan dimensi keimanan, solidaritas, dan kemanusiaan umat Islam.

Pernyataan itu disampaikan dalam Pengajian Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026), yang mengangkat tema dinamika konflik Timur Tengah dari perspektif sejarah, politik, dan agama.

Menurut Hajriyanto, sejak dini umat Islam diajarkan untuk memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan kejayaan sesama muslim. Karena itu, isu perang di kawasan tersebut tidak bisa dilepaskan dari aspek moral dan religius.

Ia menjelaskan, istilah Timur Tengah sendiri merupakan konstruksi modern yang muncul sekitar satu abad lalu, pasca runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani setelah Perang Dunia I. Setelah itu, wilayah Arab dibagi oleh kekuatan kolonial Barat seperti Inggris, Prancis, dan Italia.

“Sebagai ormas sosial keagamaan tidak punya pretensi untuk bisa menyelesaikan semua yang kita hadapi, apalagi masalah itu bukan dari kita, tapi dari orang lain dan imbasnya sampai kepada kita semua,” ujarnya.

Hajriyanto menyoroti bahwa akar konflik Palestina-Israel bermula dari Deklarasi Balfour yang membuka jalan bagi migrasi besar-besaran Yahudi ke Palestina. Situasi itu memuncak pada deklarasi berdirinya Israel pada 14 Mei 1948 oleh David Ben-Gurion, yang langsung diakui Amerika Serikat hanya dalam hitungan menit.

Ia menilai hubungan antara Amerika Serikat dan Israel tidak hanya bersifat geopolitik, tetapi juga memiliki dimensi ideologis dan teologis yang kuat. Dukungan tersebut, menurutnya, telah berlangsung sejak lama dan menjadi faktor penting dalam dinamika konflik kawasan.

Lebih lanjut, Hajriyanto menjelaskan bahwa konflik saat ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari Palestina, negara-negara Arab, hingga kelompok perlawanan seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi yang didukung Iran. Namun, sebagian besar negara Arab kini cenderung menghindari konflik terbuka dengan Israel.

Ia juga mengingatkan potensi terbentuknya “Timur Tengah Baru” sebagai bagian dari proyek geopolitik yang lebih luas, dengan melemahkan poros perlawanan sebagai syarat utama.

“Mereka ingin membangun New Middle East (Timur Tengah Baru). Syarat utamanya adalah melumpuhkan poros perlawanan ini,” ungkapnya.

Saat ini, sejumlah negara Arab seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Hajriyanto menilai tren tersebut masih akan berlanjut seiring pengaruh politik global.

Di akhir paparannya, ia menegaskan bahwa konflik Timur Tengah tidak hanya menyangkut kepentingan geopolitik, tetapi juga persoalan keadilan dan kemanusiaan yang berdampak luas, termasuk bagi Indonesia.

“Karena itu sangat aneh, bahkan mungkin aneh bin ajaib, kalau orang Indonesia bersikap netral terhadap perang Timur Tengah,” tutup Hajriyanto.