Kemenhaj dan Kemendagri Sinergi Integrasikan Siskohat-Dukcapil Mencegah Permainan Data Jemaah Haji
Admin tvMu 
TVMU.TV - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjalin sinergi strategis bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memperkuat akurasi, transparansi, dan kualitas pelayanan ibadah haji, khususnya melalui integrasi sistem data kependudukan dan penyeragaman tarif pemeriksaan kesehatan calon jemaah.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan koordinasi antara pimpinan Kemenhaj dan Menteri Dalam Negeri di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Fokus utama kerja sama ini bertumpu pada pemadanan data jemaah haji dalam masa tunggu (waiting list) melalui integrasi Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) milik Kemenhaj dengan basis data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri secara real-time.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa langkah validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), domisili, hingga status ahli waris ini bertindak sebagai benteng pengaman hak-hak calon jemaah haji dari praktik manipulasi data.
"Pemadanan data antara Siskohat dan Dukcapil ini merupakan langkah tegas kami untuk melindungi hak-hak jemaah sekaligus mencegah terjadinya manipulasi, perubahan, atau permainan data yang pernah ditemukan di masa lalu. Kami ingin menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang berbasis data yang 100% akurat, transparan, dan sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan," ujar Mochamad Irfan Yusuf di Jakarta.
Menhaj memastikan bahwa sinkronisasi data ini berjalan secara otomatis di sistem belakang (backend system) tanpa dipungut biaya dan tidak akan menggeser nomor porsi maupun estimasi tahun keberangkatan jemaah. Warga pun diimbau mewaspadai oknum meragukan yang meminta imbalan uang atau dokumen pribadi atas nama pembaruan data.
Selain validasi sistem Siskohat, kerja sama dengan pemerintah daerah di bawah Kemendagri juga memprioritaskan penyeragaman tarif dan peningkatan kualitas pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji di daerah.
"Terkait pemeriksaan kesehatan di daerah, kami menaruh perhatian serius agar pelaksanaannya berjalan sebaik-baiknya dan memenuhi standar medis yang ada. Selain kualitas, kami bersama Kemendagri juga akan memastikan adanya standarisasi tarif pemeriksaan. Tarif ini harus berada pada tingkat yang wajar dan seragam agar tidak membebani calon jemaah haji," tegas Menhaj.
Merespons hal tersebut, Kemendagri menyambut positif dan menyatakan kesiapan penuh jajaran pemerintah daerah untuk mempercepat finalisasi teknis integrasi data serta penataan standar biaya pemeriksaan kesehatan haji secara nasional.
