Majelis Hukum dan HAM Gelar Regional Meeting se-Sumatera dan Kalimantan Barat

TVMU.TV - Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Regional Meeting se-Sumatera dan Kalimantan Barat di Auditorium Kampus Utama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) pada 5-6 Juli 2023.

Pembukaan kegian ini dihadiri langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas. Nampak hadir pula Ketua MHH PP Muhammadiyah Trisno Raharjo, Rektor UMSU Agussani, dan jajaran MHH PP Muhammadiyah lainnya.

Rektor UMSU Agussani dalam sambutan mengaku rasa bangganya karena UMSU telah dipercaya sebagai tempat digelarnya Regional Meeting MHH PP Muhammadiyah se-Sumatera dan Kalimantan Barat.

“Ditunjuk sebagai tempat penyelenggaran Regional Meeting MHH se-Sumatera dan Kalbar ini tentunya menjadi sebuah kehormatan dan kebanggan bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan sudah menjadi komitmen bahwa UMSU akan senantiasa siap mendukung setiap kegiatan dalam rangka memajukan syiar persyarikatan Muhammadiyah,” ujarnya.

“Mudah-mudahan kegiatan yang sangat penting ini berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang memberi manfaat untuk perbaikan dan pencerahan dunia hukum di negeri ini,” tambah Agussani.

Sementara itu, Ketua MHH PP Muhammadiyah, Trisno Rahardjo mengatakan kegiatan ini merupakan agenda pertemuan pertama yang dijadwalkan oleh MHH PP Muhammadiyah.

“Dan InshaAllah setelah ini  kita akan melaksanakan Regional Meeting di Jawa yang dikuti MHH PWM se-Jawa yang direncanakan dilaksanakan di UMM pada bulan Nobember. Lalu sisanya, seperti Kalimantan (di luar Kalbar), Sulawesi, Bali, NTB, Maluku dan Papua akan kita laksanakan setelah regional Meeting di Malang,” katanya.

Lebih lanjut, Trisno menjelaskan, bahwa pelaksanaan Regional Meeting MHH bertujuan untuk menjaring, mengumpulkan dan mentabulasi terkait persoalan-persoalan hukum di daerah.

“Kalau meminjam istilah Pak Busyro, Regional Meeting MHH ini adalah kegiatan untuk ‘belanja masalah’, bukan mencari masalah. Artinya kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan dan mengkaji persoalan-persoaln hukum di daerah, khususnya di Sumatera, dan yang terhubung dengan persoalan-persoalan hukum nasional,” sebutnya.

Trisno menambahkan, MHH PP Muhammadiyah periode kepengurusan sekarang ini telah sepakat untuk konsentrasi membahas persoalan terkait Pemilu 2024 bersama Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah.

“Maka Regional Meeting kali ini salah satunya yang akan kita bicarakan adalah tentang Pemilu. Termasuk kita akan membantu LHKP untuk mendorong kader-kader Muhammadiyah terjun dalam kancah politik dan bisa berkontestasi pada pemilu 2024,” ungkapnya.

Lalu, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dalam sambutannya, menyoroti persoalan kebangsaan yang akhir-akhir ini diselimuti oleh kegelapan

“Kalau ada etika publik dan politik yang berbasis kejujuran, berbasis nilai-nilai agma dan Pancasila yang benar, maka tentunya tidak akan pernah ada RUU Kesehatan yang sangat bermasalah dan banyak disoroti publik,” tegasnya.

“Kalau RUU kesehatan itu tetap dipaksakan untuk disahkan, berarti pemerintah dan DPR akan mengulangi kembali sikap politik yang mereka lakukan pada RUU Cipta Kerja, RUU revisi KPK, RUU revisi Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Tentunya ini sangat kita sayangkan,” sambung Busyro.

VIDEO: Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah se-Sumatera