PP ‘Aisyiyah Susun Modul Kesehatan Reproduksi untuk Anak PAUD dan Pendidikan Dasar

TVMU.TV - Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah melalui Majelis Kesehatan bersama Program Inklusi ‘Aisyiyah mulai menyusun modul kesehatan dan hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) bagi anak usia pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan dasar.

Penyusunan modul tersebut dibahas dalam workshop yang digelar secara hibrida pada Jumat, 8 Mei 2026, dengan melibatkan unsur kesehatan, pendidikan, psikolog, pemerintah, serta praktisi pendidikan anak usia dini.

Langkah ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya perhatian terhadap perlindungan anak, khususnya dalam pencegahan kekerasan dan penguatan edukasi kesehatan reproduksi sejak dini. Melalui forum tersebut, ‘Aisyiyah menegaskan pentingnya menghadirkan panduan pembelajaran yang sistematis, sesuai tahap perkembangan anak, dan dapat diterapkan di lingkungan pendidikan.

Koordinator Program Inklusi ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, mengatakan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi perlu dimulai sejak jenjang PAUD dan sekolah dasar. Menurutnya, tingginya kasus kekerasan terhadap anak menjadi alasan penting hadirnya modul edukasi yang terstruktur.

“Harapannya panduan ini akan menjadi modeling, di mana kita akan melakukan pelatihan pada guru-guru agar memiliki kompetensi edukasi HKSR, baik masuk dalam kurikulum maupun terintegrasi dalam pembelajaran,” ujarnya.

Tri Hastuti menambahkan, jaringan pendidikan ‘Aisyiyah memiliki potensi besar untuk mengimplementasikan program tersebut secara luas. Saat ini, ‘Aisyiyah memiliki sekitar 20 ribu satuan PAUD, selain sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang tersebar di berbagai daerah.

“Ini langkah awal yang sangat bagus. Kita punya kekuatan sekitar 20 ribu PAUD, kemudian SD, dan SMP. Modeling ini bisa kita lakukan di sekolah Muhammadiyah maupun ‘Aisyiyah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Majelis Kesehatan PP ‘Aisyiyah, Warsiti, menegaskan workshop tersebut bukan sekadar penyusunan dokumen, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem perlindungan anak melalui pendidikan kesehatan reproduksi.

Ia menjelaskan, edukasi kesehatan reproduksi selama ini lebih banyak diberikan pada usia remaja. Padahal, menurutnya, terdapat tahapan perkembangan anak yang terlewat apabila pendidikan tersebut tidak dimulai sejak usia dini.

“Kesehatan reproduksi sering kali baru diberikan pada remaja, padahal terdapat siklus perkembangan anak yang terlewat jika pendidikan tidak dimulai sejak usia dini,” ujarnya.

Warsiti juga menyoroti tantangan di era digital, ketika anak-anak semakin mudah mengakses berbagai informasi. Karena itu, penyampaian materi yang aman, benar, dan sesuai tahap perkembangan anak menjadi pekerjaan penting bersama.

“Bagaimana kita memberikan informasi yang aman, benar, dan sesuai tahap perkembangan anak menjadi pekerjaan besar kita bersama,” tambahnya.

Dukungan terhadap inisiatif tersebut juga datang dari pemerintah. Ketua Tim Kerja Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Sheilla Virarisca, menyatakan pemerintah siap terlibat dalam proses penyusunan modul.

Sheilla menjelaskan, pemerintah telah memiliki kebijakan yang mendukung edukasi kesehatan reproduksi sejak usia dini, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi berbasis siklus hidup.

“Program kespro dilakukan melalui pendekatan siklus hidup mulai dari usia dini hingga lansia, karena setiap tahap perkembangan memiliki kebutuhan dan intervensi yang berbeda,” jelasnya.

Melalui penyusunan modul ini, ‘Aisyiyah menargetkan lahirnya model pembelajaran yang tidak hanya memperkuat literasi kesehatan reproduksi anak, tetapi juga meningkatkan kapasitas guru sebagai pendidik. Ke depan, modul tersebut diharapkan dapat diterapkan di jaringan sekolah Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah sebagai bagian dari upaya perlindungan anak yang berkelanjutan.