Syafiq A. Mughni: Kemajuan Bangsa Harus Diimbangi Penguatan Moralitas

Syafiq A. Mughni: Kemajuan Bangsa Harus Diimbangi Penguatan Moralitas
Acara Sarasehan Nasional Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI)–Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) bertajuk FMKI Bergerak dan Bergegas: Mencintai Indonesia: Merawat Hikmat Kebijaksanaan, Menjaga Keadaban Republik di Gedung KWI, Jalan Cut Meutia Nomor 10, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026). Foto: Istimewa.

TVMU.TV - Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak serta-merta menjamin peningkatan kualitas moral masyarakat. Karena itu, pembangunan bangsa perlu diimbangi penguatan moralitas dan peran agama agar kemajuan yang dicapai benar-benar membawa keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Syafiq A. Mughni, dalam Sarasehan Nasional Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI)–Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) bertajuk FMKI Bergerak dan Bergegas: Mencintai Indonesia: Merawat Hikmat Kebijaksanaan, Menjaga Keadaban Republik di Gedung KWI, Jalan Cut Meutia Nomor 10, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

Dalam pemaparannya, Syafiq menyoroti tantangan Indonesia yang tidak hanya berkaitan dengan upaya mengejar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memastikan kemajuan tersebut berjalan seiring dengan peningkatan kualitas moral masyarakat.

Ia menilai, kesenjangan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan perilaku moral menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menghadirkan nilai-nilai agama secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dalam praktik ritual keagamaan.

Syafiq juga menyinggung sejumlah survei yang, menurutnya, menunjukkan adanya kesenjangan antara kehidupan beragama dan perilaku moral masyarakat. Meski demikian, ia mengakui validitas dan metodologi survei tersebut belum dibahas lebih lanjut.

Menurut Syafiq, tokoh agama memiliki tanggung jawab untuk memastikan ajaran agama mendorong perilaku berintegritas serta memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat.

Ia mengajak masyarakat memegang teguh tiga hal, yakni mencintai Tuhan, mencintai kemanusiaan, serta mencintai bangsa dan negara. Ketiganya perlu diwujudkan melalui tindakan konkret, termasuk memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian.

Syafiq juga menekankan bahwa kecintaan terhadap Indonesia harus tercermin dalam komitmen menjaga cita-cita pendirian bangsa dan memastikan negara memberikan manfaat bagi seluruh warga tanpa membedakan agama, afiliasi politik, status sosial, maupun latar belakang budaya.

Kardinal Suharyo Ajak Umat Katolik Menjaga Indonesia

Dalam sarasehan tersebut, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo juga mengajak umat Katolik mewujudkan kecintaan terhadap Indonesia sebagai tanggung jawab sejarah.

Ia mengaitkan ajakan tersebut dengan perjalanan bangsa Indonesia serta kontribusi umat Katolik dalam kehidupan kebangsaan. Menurutnya, kesadaran sebagai bangsa, persatuan melalui bahasa, dan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian penting dari sejarah Indonesia.

Suharyo turut mengangkat teladan Mgr. Soegijapranata melalui semboyan “100 persen Katolik, 100 persen Indonesia”. Ia juga menyinggung peran Soegijapranata dalam mendorong pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Vatikan serta keputusannya memindahkan keuskupan dari Semarang ke Yogyakarta ketika ibu kota berpindah.

Selain itu, Suharyo menyoroti warisan Romo Van Lith yang menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat pribumi pada masa kolonial. Menurutnya, warisan tersebut menjadi salah satu pijakan bagi Gereja Katolik Indonesia dalam menjalankan tanggung jawab kebangsaan.

Ia juga merujuk pesan pastoral Konferensi Waligereja Indonesia pada 1997 bertajuk Keprihatinan dan Harapan, serta mengangkat pesan pastoral KWI tahun 2026 sebagai bahan refleksi yang masih perlu dibahas dan disosialisasikan.

Dalam penutup pemaparannya, Suharyo mengajukan pertanyaan yang mengajak peserta merefleksikan bentuk nyata kecintaan terhadap tanah air.

“Pertanyaannya adalah mencintai Indonesia dengan cara apa?”

Pertanyaan tersebut menjadi ajakan bagi Gereja Katolik melalui FMKI untuk menjalankan tanggung jawab sejarah dan menjadi suara hati bagi bangsa.

Sarasehan Jadi Bahan Penyusunan Program Kerja FMKI

Sarasehan nasional tersebut menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FMKI untuk menghimpun gagasan dan masukan bagi penyusunan program kerja organisasi periode 2026–2031.

Ketua Umum FMKI, Aloysius Dewanto Ndoko, berharap hasil diskusi sarasehan dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang konkret selama masa kepengurusan mendatang.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Aloysius juga memperkenalkan jajaran pengurus nasional dan para ketua bidang yang akan berperan dalam pelaksanaan program organisasi. Bidang yang diperkenalkan antara lain spiritualitas dan etika, pengkajian dan pengembangan, kaderisasi dan pendampingan, sosial politik dan kemasyarakatan, hukum dan advokasi, hubungan antaragama dan kepercayaan, pendidikan dan kebudayaan, serta lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Rakernas diharapkan menjadi ruang untuk menindaklanjuti berbagai masukan dari sarasehan menjadi rencana kerja yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain Syafiq A. Mughni dan Ignatius Kardinal Suharyo, sarasehan tersebut menghadirkan Purnomo Yusgiantoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi; Romo Yohanes K. Jeharut, Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam KWI; serta Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, Direktur Nasional Jaringan GUSDURian Indonesia.

Melalui sarasehan dan Rakernas tersebut, FMKI berupaya menghimpun pemikiran lintas bidang dan memperkuat kontribusi masyarakat dalam merawat kebijaksanaan, menjaga keadaban publik, serta mewujudkan kehidupan kebangsaan yang adil dan bermartabat.