Busyro Muqoddas: Bencana di Sumatera adalah Alarm Langit', Muhammadiyah Wajib Jadi Kekuatan Moral

TVMU.TV - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menegaskan peran Muhammadiyah tidak hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan moral yang bertanggung jawab melindungi rakyat dan menjaga arah perjalanan bangsa.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara Jagongan Akhir Tahun 2025: Catatan Tahunan (CATAHU) dan Rapor Kerja Pemerintah, yang digelar oleh Majelis Hukum dan HAM, LBH-AP, dan LHKP PP Muhammadiyah di Gedoeng Moehammadijah, Selasa (30/12).

Busyro menyoroti serangkaian bencana besar yang melanda Indonesia, khususnya di Sumatera akhir 2025, yang menyebabkan penderitaan luas. Ia menekankan bahwa bencana harus dibaca sebagai peringatan etik dan profetik, bukan sekadar keprihatinan.

“Bencana adalah alarm dari langit agar manusia kembali memahami pesan kenabian untuk menjaga alam dan lingkungan,” kata Busyro, mengutip Surat Ar-Rum ayat 41.

Mantan Ketua KPK ini mengkritik berbagai kebijakan yang justru berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Ia menegaskan bahwa refleksi utama dari forum ini adalah keberanian untuk melihat akar masalah di hulu, yaitu pada aspek penyelenggaraan negara.

Busyro juga menyoroti kondisi demokrasi elektoral yang menurutnya perlu perbaikan mendasar. Ia menilai evaluasi Pemilu harus menyentuh substansi keadilan, integritas, dan kedaulatan rakyat, bukan sekadar aspek administratif.

“Berbagai catatan dan kelemahan Pemilu 2024 tidak boleh diabaikan. Pemilu 2029 kedepannya jangan sampai menjadi lebih buruk dari Pemilu sebelumnya,” tegasnya.

Ia menilai kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial tidak terlepas dari praktik kekuasaan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menghasilkan regulasi bermasalah dan merugikan publik.

Busyro menegaskan bahwa evaluasi kinerja pemerintah dan Pemilu bukan bentuk pesimisme, melainkan ikhtiar kolektif untuk menjaga demokrasi agar tetap konstitusional dan etis. Dalam hal ini, Muhammadiyah bersama masyarakat sipil memiliki tanggung jawab historis untuk terus menjalankan fungsi kontrol, koreksi, dan advokasi kebijakan publik.

“Merawat Indonesia berarti merawat keadilan, demokrasi, dan lingkungan hidup secara sekaligus,” pungkas Busyro, menutup refleksinya dan menyerukan agar Jagongan Akhir Tahun ini menjadi ruang konsolidasi moral dan intelektual untuk merumuskan langkah ke depan.