Haedar Nashir: Muhammadiyah Sudah Berpegang pada Al-Qur’an dan Sunnah

TVMU.TV - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir buka suara menanggapi polemik perbedaan penetapan Idulfitri 1447 Hijriah yang terjadi pada 2026. Ia menegaskan bahwa perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi sumber konflik di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Haedar dalam acara Silaturahmi Idulfitri 1447 Hijriah di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (25/3/2026).

Menurut Haedar, munculnya narasi yang mengaitkan perbedaan waktu Lebaran dengan ketidaktaatan kepada ulil amri merupakan pandangan yang tidak tepat dan perlu diluruskan.

“Justru itu yang ingin dihindari di negeri kita setelah Piagam Jakarta tahun 1945. Itu yang saya maksud membangkitkan batang terendam itu. Apakah mau mengarah ke sana gitu kan si punya gagasan yang mengharamkan dengan rujukan Ulil Amri itu?” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa konsep ulil amri dalam Islam memiliki makna yang luas dan berlapis. Mengacu pada Tafsir At-Tabari, ulil amri tidak hanya merujuk pada penguasa, tetapi juga mencakup ulama dan para ahli ilmu.

Haedar menambahkan, jika merujuk pada Tafsir Al-Misbah, makna ulil amri kembali pada substansi ajaran Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam konteks ini, ia menilai pendekatan Muhammadiyah melalui hisab dan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) telah sesuai dengan prinsip tersebut.

“Kita sudah memandang kita sudah kembali pada Ar-ruju’ ilal Qur’an was Sunnah dengan KHGT, dengan hisab itu, justru Al-Qur’an dan Sunnahnya kuat, berarti kita sudah betul tuh sesuai dengan ayat itu,” kata Haedar.

Perbedaan penetapan Idulfitri 1447 H pada 2026 sendiri menjadi perbincangan luas di ruang publik, khususnya media sosial. Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal jatuh pada 20 Maret 2026 melalui metode hisab, berbeda dengan sebagian pihak yang merayakan pada 21 Maret 2026.

Meski sempat menuai polemik, Haedar menyebut respons publik terhadap Muhammadiyah justru cenderung positif. Banyak warganet memberikan dukungan, bahkan mengapresiasi gagasan pembaruan seperti KHGT yang dinilai memberikan kepastian dalam penentuan kalender Islam.

“Di Medsos, responnya luar biasa positif untuk Muhammadiyah. Jadi memang masyarakat itu kan ya seperti itu dinamika sosial itu, tidak sepenuhnya bisa kita ‘candra’,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa perbedaan dalam penetapan hari besar keagamaan merupakan hal yang wajar dalam dinamika umat Islam, termasuk di Indonesia yang majemuk.

Menurut Haedar, Idulfitri seharusnya menjadi momentum memperkuat persatuan dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan, bukan sebaliknya memperuncing perdebatan yang berpotensi memecah belah.